JAKARTA, KOMPAS.com - Keranda yang ditutupi kain hitam tampak di lobi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK), Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019) malam.
Bunga tabur berwarna merah dan putih terlihat di atas keranda dan sekitarnya. Bendera berwarna kuning juga terlihat di sekitar keranda, selayaknya ada orang yang meninggal.
Terlihat pula karangan bunga berwarna putih di samping keranda dengan tulisan "Rest in Chaos" dan "RIP Komisi Pemberantasan Korupsi".
Berdasarkan pantauan
Kompas.com, sejumlah poster berisi ucapan duka atas "meninggal"-nya KPK juga menghiasi sekitar keranda.
Pihak yang membawa keranda dan melakukan aksi tersebut adalah Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK.
Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan, keranda itu sebagai simbol dukacita atas berbagai upaya pelemahan KPK melalui pemilih capim yang kontroversional dan revisi UU KPK.
"Simbolisasi yang dipilih adalah keranda, bendera kuning dan juga ucapan belasungkawa adalah karena kami memandang bahwa KPK sudah mati, ketika ada pimpinan yang bermasalah kemudian dipilih dengan suara yang juga bulat di komisi III," ujar Lalola di lokasi.
Capim yang ia maksud yakni Irjen Firli Bahuri yang juga merupakan mantan Deputi Penindakan KPK.
Sebelumnya, KPK telah mengumumkan bahwa Firli melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat di KPK.
Hal itu diumumkan saat proses seleksi
fit and proper test capim KPK di DPR. Namun, Firli dipilih DPR sebagai ketua KPK.
Lalola pun mengungkapkan bahwa aksi mereka sebagai jeritan putus asa karena negara abai dalam pemberantasan korupsi.
"Jadi memang ini bisa dilihat sebagai tangisan putus asa mungkin ya, jadi seperti sudah tidak ada lagi dukungan dari negara untuk KPK melakukan kerjanya memberantas korupsi," ucap dia.
Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Kamis (12/9/2019) malam menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut merupakan pembukaan bagi DPR dan pemerintah untuk memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menteri Tjahjo dan Yasonna memastikan, pemerintah menyetujui pembahasan revisi dua undang-undang itu.
Selain itu, Komisi III DPR telah memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023, yaitu Irjen (Pol) Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan empat Wakil Ketua KPK bernama Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintouli Siregar, dan Nurul Ghufron.
